Gatra Pasupati – Minggu 21 April 2024
DENPASAR – Demi Mewujudkan Generasi Emas Tahun 2045, Pemerintah terus mengakselerasi berbagai program layanan Pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Untuk meningkatkan program Pendidikan dibidang keagamaan khususnya Pendidikan Agama Hindu, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI telah meluncurkan program satuan Pendidikan umum berciri khas Agama Hindu yang disebut Widyalaya.
Pada Hari ini Minggu (21/04/24), bertempat di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kepala Kantor Kemenag Karangasem, I Wayan Serinada didampingi Kasi Penda Hindu, I Wayan Lipur hadir dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI untuk membahas tentang penyelenggaraan widyalaya di Provinsi Bali dan membahas berbagai program tentang widyalaya, termasuk mekanisme pembentukan dan pendirian widyalaya.
Rapat dipimpin oleh Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Prof. I Nengah Duija dan dihadiri oleh Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Kasubdit Pendidikan Dasar Dirketorat Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu, Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala Bidang Pendidikan Hindu Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Bali, Kasi Pendidikan Hindu Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Bali, Analis SDM Aparatur Muda Ditjen Bimas Hindu, Fungsional Perencana Ditjen Bimas Hindu, Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Staff Pelaksana Subdit Pendidikan Dasar Ditjen Bimas Hindu.
Dalam Sambutannya Prof. I Nengah Duija menyampaikan bahwa Widyalaya, sebagai pendekatan pendidikan yang berbasis agama Hindu, memiliki peran yang krusial dalam memperkuat pemahaman generasi muda hindu tentang keagamaan dan dan budaya hindu. Beliau juga menambahkan sudah ada 105 widyalaya yang dilaunching pada bulan maret lalu.
Diskusi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut menyoroti berbagai aspek terkait dengan pendirian dan penegrian widyalaya termasuk persyaratan teknis seperti, jumlah peserta didik minimal dan jumlah presentase minimal tenaga pendidik hingga persyaratan kelayakan yang diperlukan dalam menjalankan program widyalaya tersebut. Para peserta rapat menyepakati pentingnya menyusun kerangka kerja yang jelas dan terukur untuk memastikan kualitas dan efektivitas dari program pendidikan ini.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim kerja khusus yang akan bertanggung jawab dalam menyusun rancangan mekanisme dan program pendidikan Widyalaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Para peserta rapat optimis bahwa dengan kerja sama yang sinergis, program Widyalaya dapat menjadi salah satu model pendidikan yang berdaya guna dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual serta intelektual masyarakat Hindu.
Top of Form
